SBO, Jakarta— Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil dosen Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan angkutan tanker Kapal TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan.
Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih atas nama Triwilaswandio Wuruk Pribadi selaku dosen Departemen Teknik Kelautan FTK-ITS, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Minggu.
Namun Tessa tak merinci lebih lanjut mengenai keterangan yang akan didalami saat pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Sekadar informasi, Kepala Seksi Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Kamis 19 Januari 2023 mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut di Kementerian Pertahanan.
Saat ini KPK sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan bahan konstruksi kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan RI tahun 2012-2018, kata Ali, Kamis.
Ali mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena proses penyidikan masih terus berjalan.
Namun, dia menyebut ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan secara resmi para pihak, perkara, dan pasal lain yang teridentifikasi setelah menilai kemajuan tim penyidik dalam mengumpulkan bukti sudah cukup, ujarnya.
Ali menjelaskan, penyidikan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana yang belum diketahui dan bukti permulaan.
Ia pun berharap pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi akan mempersoalkan rekening tersebut saat diperiksa penyidik KPK.
“KPK berharap berbagai pihak yang disebut sebagai anggota memahami dan memberikan informasi yang sebenarnya di hadapan tim penyidik,” kata Ali.
Ali juga mengajak masyarakat untuk memantau proses penyidikan dan memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur.
Intinya memantau dan melakukan penyelidikan publik atas kasus tersebut dan memastikan seluruh proses penyidikan mengikuti mekanisme hukum, ujarnya.
