Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 telah resmi disahkan menjadi UU APBN 2025. Bagi pemerintahan saat ini, APBN 2025 merupakan pembahasan APBN terakhir dan juga APBN pertama pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
APBN tahun 2025 masih menjadi dasar anggaran wajib yang dialokasikan kepada pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, rencana pemerintah dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan program strategis lainnya akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan APBN tahun 2025.
APBN Tahun 2025 mempunyai nilai penting dan strategis karena merupakan tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan sangat bergantung pada APBN atas keberhasilan pelaksanaan APBN tahun 2025.
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memulai tugasnya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan baru akan melaksanakan APBN 2024 sekitar dua bulan (November-Desember). Sedangkan siklus anggaran APBN tahun 2025 akan mulai bergulir pada awal tahun 2025. Perputaran anggaran akan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga penyusunan APBN tahun 2025 telah melalui proses koordinasi dan sinergi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan yang akan datang.
Penyusunan RAPBN tahun 2025 disusun berdasarkan program kerja pemerintahan Jokowi saat ini, namun pelaksanaannya secara penuh akan dilakukan pada pemerintahan baru di bawah komando Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam penyusunan APBN Tahun 2025 lebih banyak memuat rencana pembiayaan yang paling mendasar (baseline), yang umumnya merupakan belanja non-diskresioner, belanja wajib yang dikeluarkan untuk menjamin berfungsinya pemerintahan dan keuangan yang dilaksanakan pembangunan.
Menyadari hal tersebut, Presiden terpilih sejak awal telah membentuk Tim Pendampingan dan Sinkronisasi yang diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad. Langkah cepat ini mengangkat Thomas M. Djiwandono ke dalam Tim Pendampingan dan Sinkronisasi untuk magang sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). bergabung dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kehadiran Thomas M. Djiwandono diyakini membawa misi khusus memuluskan program andalan pemerintah baru dalam APBN 2025.
Wajah APBN Tahun 2025
Dalam APBN tahun 2025 yang disahkan sebelum Rapat Paripurna DPR RI, pemerintah merumuskan tema kebijakan fiskal tahun 2025, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini menggambarkan bahwa pemerintah ingin merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan dengan menggunakan berbagai sektor yang ada sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sebagai landasan transformasi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan.
Di tengah perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian, hal ini diperkirakan akan menjadi tantangan besar terhadap kinerja perekonomian ke depan pada tahun 2025 (IMF World Economic Outlook, Juli 2024). Masih terbatasnya penurunan inflasi global menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral.
Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak pada semakin ketatnya likuiditas dan terbatasnya aliran masuk modal ke negara-negara emerging market. Hal ini juga akan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, asumsi makroekonomi sangatlah penting. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2%, nilai tukar Rp16.000, dan suku bunga SBN 10 tahun 7,0%.
Usulan penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun akan sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan sektor pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara nonfiskal (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Kebijakan penerimaan negara bertujuan untuk menjaga efektivitas reformasi dan insentif perpajakan. Perpajakan yang tepat sasaran dan terukur untuk transformasi perekonomian. Tren moderasi harga komoditas-komoditas utama juga perlu dicermati karena neraca perdagangan menunjukkan tren yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kebijakan belanja publik harus berfokus pada program-program produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan keadilan dan keakuratan target belanja sosial pemerintah di masa depan, sehingga tidak hanya menjamin konsumsi dan daya beli masyarakat kelas bawah, namun juga masyarakat kelas menengah. dibawah tekanan. Pada tahun 2025, belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Terbatasnya ruang gerak pemerintahan Prabowo
Defisit RAPBN tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp616,18 triliun atau 2,53% PDB. Kebijakan defisit fiskal pada tahun 2025 dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Apalagi, hal ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintahan baru untuk memasukkan program-program unggulannya ke dalam APBN tahun 2025.
Pemerintahan baru harus bisa mengatur ruang anggaran yang menyusut dalam APBN 2025. Jumlah anggota kabinet diperkirakan 40 menteri. Gagasan utama Presiden terpilih Prabowo adalah mewujudkan beberapa program unggulan yang menjadi quick win, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sendiri untuk memberikan manfaat bagi siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum maupun pendidikan. religius.
Selain itu, terdapat program renovasi sekolah dan lumbung pangan nasional daerah dan desa.
Selain itu, pemerintahan baru juga akan dihadapkan pada utang yang sangat besar. Jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi beban generasi berikutnya. Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.502,69 triliun per 31 Juli 2024. Dari jumlah tersebut, rasio utang terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena pembiayaan utang mencapai Rp 775,9 triliun pada tahun 2025. Sedangkan pembayaran bunga utang pada tahun 2025 dijadwalkan mencapai Rp552,85 triliun.
Pemerintahan Prabowo Subianto harus benar-benar selektif dalam melaksanakan program-program pemerintahan sebelumnya dengan tetap memastikan program-program unggulannya berjalan lancar, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan terbatas untuk mempercepat pembiayaan program-program strategis yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan yang inovatif, masuk akal, dan berkelanjutan, baik melalui pembiayaan utang maupun non-utang, maupun digunakan untuk kegiatan produktif guna mendukung agenda pembangunan secara optimal.
(TIM)
