Kepala Staf Angkatan Darat: Laporkan anggota terlibat bisnis

SBO, Jakarta— Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjamin akan segera menanggapi laporan masyarakat dan menindak tegas personel TNI AD yang terlibat kasus ilegal.

“Iya kalau ada undang-undang yang melanggar hukum, laporkan, pasti kita akan cepat bertindak. Kalau melanggar hukum, beraninya kita melakukan tindakan ilegal, terus disoroti oleh media, masyarakat sekarang bisa membuat surat kecil,” kata Maruli kepada media. kru di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

Hal itu disampaikan Maruli merujuk pada kekhawatiran masyarakat atas keterlibatan TNI dalam urusan bisnis, menyusul adanya wacana penghapusan larangan berusaha dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Maruli mengatakan: Jika memang terbukti anggota TNI AD terlibat dalam urusan bisnis. hal tersebut tentu akan mendapat sanksi hukum.

“Iya, kalau ilegal kita lebih takut. Ya saya bilang begitu, kalau ilegal harus ada undang-undangnya,” kata Maruli.

Maruli juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika melaporkan anggota TNI yang diduga terlibat bisnis, karena menurutnya penegakan hukum di Tanah Air semakin membaik.

“Saya yakin negara sekarang sudah membaik. Iya, kalau melanggar aturan, laporkan saja, WA sekarang, saya akan periksa. Kalau ada yang melanggar hukum, laporkan ke saya,” kata Maruli.

Diberitakan sebelumnya, TNI mengusulkan agar prajurit aktif terlibat dalam kegiatan usaha melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang melakukan kegiatan usaha. Untuk itu, TNI mengusulkan penghapusan pasal tersebut. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Kresno Buntoro berpendapat, yang dilarang melakukan kegiatan usaha sebaiknya institusi TNI, bukan prajurit TNI.

“Kami usulkan (Pasal 39 UU TNI huruf c) dicoret, yang dilarang adalah institusi TNI yang berusaha. Tapi kalau prajurit, masyarakat mau buka toko saja, boleh,” kata Kresno dalam acara “Dengar Pendapat RUU TNI/Polri” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis sore (11/7).

ADENI ANDRIADI
error: Content is protected !!