Palembang,-SBO.Com— Fadli Zon sebagai Presiden ‘South-East Asia Parliamentarians against Corruption’ (SEAPAC), mendorong ASEAN untuk lebih tegas dalam membangun komitmen politik terkait anti-korupsi.
Hal itu disampaikannya dalam kesempatan sebagai salah satu panelis di the 10th Forum of Parliamentarians sebagai event khusus di the 10th Conference of the State Parties to UNCAC, Atlanta, USA, 11-15 December 2023.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menyoroti mengenai ASEAN yang hanya memiliki sedikit referensi kebijakan regional terkait anti-korupsi. Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN telah memasukkan isu antikorupsi sebagai salah satu elemen, namun, pernyataan tindaklanjut maupun kebijakannya relatif sedikit.
“Kebijakan antikorupsi ditemukan malah di ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Oleh karenanya, kebijakan ASEAN Pasca-2025 harus lebih tegas dalam isu antikorupsi. Termasuk dalam menciptakan arena setara bagi parlemen dan eksekutif di ASEAN,” tegasnya dikutip dari ksap.dpr.go.id hari Kamis (14/12/2023).
Ia menyoroti mengenai masih tingginya korupsi, meski UN Convention against Corruption (UNCAC) telah berjalan selama 20 tahun. Potret itu terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022. Di ASEAN, hanya satu negara dari sebelumnya tiga negara (pada 2020) tercatat memiliki nilai di atas 50. Oleh karenanya penanganan dengan pendekatan menyeluruh komunitas (whole of society approach), termasuk dengan melibatkan parlemen adalah keharusan.
Hasil Kajian Singkat SEAPAC menemukan bahwa masih kurangnya peraturan atau kesepakatan ASEAN terhadap aksi kriminalisasi korupsi. Bahkan di level domestik, kendala teknis seperti penyusunan undang-undang tindak pidana korupsi masih belum memuaskan.
